Analisis Visual dan Wacana Kritis Lukisan 'Konoha 1' Yos Suprapto: Simbolisme Ketimpangan Kekuasaan di Indonesia"

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis simbol dalam lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto, yang menggambarkan ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial di Indonesia setelah pameran karya ini dibatalkan oleh Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024 karena dianggap kontroversial. Penelitian ini mengeksplorasi tiga permasalahan utama: 1) bagaimana simbolisme visual dalam Konoha 1 menunjukkan hierarki kekuasaan; 2) pesan sosial-politik yang terkandung dalam simbolisme tersebut; dan 3) bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough dapat mengungkap hubungan antara seni dan kekuasaan dalam konteks sosiopolitik Indonesia.  Penelitian ini relevan dalam lanskap seni kontemporer Indonesia yang kian dinamis, di mana seniman menggunakan medium visual untuk mengkritik kondisi sosial-politik dan menantang narasi resmi melalui ekspresi artistik yang provokatif dan reflektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Critical Discourse Analysis (CDA) untuk menelaah elemen visual warna, garis, komposisi dan wacana terkait simbolisme kekuasaan dalam lukisan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan studi literatur terhadap teori semiotika dan wacana kritis Fairclough, sementara data sekunder bersumber dari dokumentasi pameran dan kritik seni kontemporer di Indonesia. Hasil penelitian mengungkap bahwa Konoha 1 memvisualisasikan penguasa yang menindas rakyat kecil, mencerminkan otoritarianisme, dominasi militer, dan ketidaksetaraan struktural di masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa seni kontemporer tidak sekadar objek estetis, melainkan aktor politik yang memfasilitasi diskursus publik dan mendorong perubahan sosial. Dengan menempatkan Konoha 1 dalam konteks seni kritis Indonesia, studi ini menyoroti bagaimana karya seni dapat menjadi alat perlawanan terhadap struktur kekuasaan otoriter, sekaligus memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara seni dan politik di era demokrasi kontemporer.