Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Authors

  • Ainin Fahmiyah Haq Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
  • Kafidin Muzakki Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

DOI:

https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041

Keywords:

Keuangan desa, Pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolan keuangan desa yang dilakukan di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman. Aktivitas model tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Village financial management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. Village financial management must be by established regulations, namely Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research aims to determine and analyze village financial management carried out in Keboguyang Village, Jabon District by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The research method used is a qualitative descriptive method using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique used is the Milles and Huberman model. This activity model includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this research show that at the planning and administration stage, it is not by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, at the implementation, reporting, and financial accountability stages of the village, it is by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

References

Laely, A.N. (2021) Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Studi Kasus di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mersa, N.A. (2020) ‘Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)’, Jurnal Ekonomi, Sosial dan Bisnis, 16(2).

Mondale, T.F., Aliamin, A. and Fahlevi, H. (2017) ‘Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)’, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2), pp. 196–212. Available at: https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231.

Purnomo, A. et al. (2021) ‘E-Money Academic: Lesson from Literature Visualizing Scientometric Positioning (1968-2019)’, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1071(1), p. 012028. Available at: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1071/1/012028.

Santosa, A.B. (2020) ‘Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan’, Jurnal Pembangunan Daerah, 8(2), pp. 67–78.

Saragih, R. (2019) ‘Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia’, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 7(1), pp. 20–32.

Sulistyowati, D. (2020) ‘Dinamika Sistem Pemerintahan Sentralisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 8(1), pp. 35–4.

Wibowo, B. (2019) ‘Evaluasi Efisiensi Sistem Sentralisasi dalam Pembangunan Regional di Indonesia’, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 7(2), pp. 67–82.

Wibowo, B. (2020) ‘Peran dan Tantangan Pembangunan Desa dalam Konteks Otonomi Daerah di Indonesia’, Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan, 8(2), pp. 20–35.

Downloads

Published

28-09-2023

How to Cite

Haq, A. F., & Muzakki, K. . (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Nusantara Entrepreneurship and Management Review, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041